Jejakinvestigasi.id | Bandung - Kang Gunawan, nama lengkap Iwan Gunawan, S.Pdi yang akrab dipanggil kang Papau sebagai ketua Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik DPP Jawa Barat dan Ketum Gerakan Masyarakat Peduli Desa Nusantara (GMPDN) dan sebagai penasehat dari berbagai macam Ormas LSM yang ada di Jawa Barat yang asli terah dari cikal bakal kota Garut dan sudah sangat lama mengkritisi kebijakan kebijakan yang ada di kabupaten garut. Jum'at 2/02/24.
Menurut Papau, kinerja mantan Bupati H Rudi Gunawan, yang menjabat selama dua periode yang sekarang ini mengkritik kinerja Pj Bupati Garut H Barnas Ajidin, yang telah melaksanakan rehab atau memperbaiki, mempercantik Pendopo Garut, katanya anggaran tersebut tidak ada dalam daptar pelaksaan anggaran DPA, menurut kang Papau itu sah sah saja, asal jelas dan dimiliki oleh publik, terbuka kepada publik dan bisa di pertanggung jawabkan.
"Jujur saja saya ini selalu mengkritisi segala kebijakan para bupati, DPRD DPRD tiap kabupaten baik Garut, Sumedang, Majalengka dll, banyak kebijakan kebijakan yang di lakukan di kabupaten Garut yang jelek, kinerja bupatinya jelek, contoh pembangunan PT Pratama Abadi tempat saya di lahirkan, itu ibaratnya seperti perusahaan bayi haram jinah nyatanya mantan bupati Garut dengan DPRD garut melancarkan proyek tersebut, pedahal lokasi PT itu jona hijau, jona santri, dan sekarang nasi sudah menjadi bubur tugas kita semua bagaimana bubur menjadi bubur sepesial, saya kawal terus termasuk pembuatan LPK, yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan nilai keagamaan tetap terjaga" tegas Papau.
"Ulama kudu akur tokoh kudu akur utamakan kepentingan umat, tapi sayang Bupati Garut dan dinas dinas terkait, MUI nya tidak melakukan itu, sekarang ditambah dengan terjadinya penutupan oleh Kementerian KLHK yang menutup aktivitas pembangunan perusahaan di Cibatu, itu akibat jeleknya dan gobloknya kinerja Bupati dan jajaran, ahirnya investor pada lari, kami tidak nolak investasi tapi kewajiban Bupati, Pejabat publik, penyelenggara publik memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada masyarakat, sesuai dengan UU pelayanan publik no 25 tahun 2009 dan UU keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008.
Nah semoga kehadiran Pj Bupati Garut bisa membawa perubahan yang lebih baik, jangan hanya merehab pendovo jang molor hungkul, tapi rehab sagalana, bikinlah kebijakan kebijakan publik yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat, alhamdulillah di kabupaten Majalengka PJ bupatinya bagus, bikin reaksi cepat perbaikan jalan yang rusak, bikin terobosan terobosan terkait permasalahan tenaga kerja, pungli dll, LPK juga dipungsikan sesuai dg UU dan peraturan yang ada, selama segala kebijakan dan kegiatan yang ada benar benar diperlukan dan dengan tujuan utama dan pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat lakukanlah dan tinggal dibuka kepublik, dan dimusyawarahkan dengan baik.
"Hai mantan Bupati, hai Pj Bupati Garut, kalau kalian siap untuk dialog terbuka dengan saya, kalau perlu dengan para anggota dewannya, saya sangat siap termasuk mau debat terbuka juga kalau demi kepentingan masyarakat, saya sangat siap, terus terkait adanya ketidak nyamanan Pj karena diduga ada ancaman ancaman dari diduga oknum ormas, LSM.
Saya tegaskan kalau memang ada siapa yang ngancam? Adukan dengan kami, kalau memang kinerja pak Pj Bupati ini berjuang untuk memperbaiki kinerja penyelenggara publik kab Garut, dan lahirnya kebijakan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat.
Maka kami dengan segenap kekuatan dan sinergian kami, sangat siap membantu anda, jangan takut kami siap GEMPUR GARUT ini gerakan kami gerakan masyarakat peduli urusan rakyat atau GEMPUR Garut.
Ayo pak Pj harus berani jangan takut, tapi kalau para Pj baik Garut maupun Pj Pj di kabuten manapun termasuk PJ Gubernur Jawa Barat, kalau kebijakan kebijakannya merugikan masyarakat, rakyat maka LP3 DPP Jawa Barat siap untuk diadu, debat, dan tantangan kami yang pernah menantang mulai Gubernur, para Bupati, Kapolda, dll untuk menegakan hukum dan aturan, maka tantangan saya itu tetap berlaku sampai kapanpun kepada pejabat publik apapun dan dimanapun.
Papau juga menambahkan, "Himbauan saya dan ajakan saya kepada semua para aktivis Garut, Ormas, LSM, OKP, yang ada di Garut dan Jawa Barat semuanya harus punya integritas, dan harus berani untuk mengkritisi, para penyelenggara publik, pejabat publik demi kemaslahatan dan kepentingan publik, dan berjalan dengan propesional, dan demikian juga kepada semua pejabat publik, penyelenggara publik, ingat keritik itu sangat bagus dan sangat diperlukan untuk perbaikan kinerja, harus seneng kalau ada yang mengkrutisi, karena keritik itu bagaikan cermin untuk bisa tampil dan bekerja lebih baik lagi dan kritik itu harus di sukai seperti keripik sepesial yang enak dan lejat, dan di sukai oleh masyarakat dari keritikan masyrakat, para aktivis masyrakat akan melahirkan kebijakan yang baik dan disukai, dan dirasakan oleh masyarakat, dan saya akan selalu menjadi keritikus yang baik, dan saya dengan segenap kelembagaan kami akan selalu independen tidak akan berubah sampai kapanpun, meskipun sekarang suasana pemilu, independen itu juga disebut dengan memiliki integritas atau jati diri" tambahan Gunawan/Papau.**(Red)
.jpeg)
