Notification

×

Iklan

Iklan

Republik Bawang: Ratu Bawang dan Republik Rp700 Ribu per Kilo? Oleh: Aceng Syamsul Hadie (ASH)*

Minggu, Agustus 16, 2026 | Agustus 16, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-08-16T10:44:57Z


NASIONAL - jejakinvestigasi.id  Ada kalanya sebuah bangsa tidak sedang kekurangan bawang, tetapi sedang kekurangan kejernihan membaca angka.


Kisah Susanah, buruh harian pengupas bawang asal Kabupaten Bogor yang dihadirkan sebagai salah satu tamu dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026, sejatinya adalah cerita sederhana tentang rakyat kecil yang bekerja keras, menerima bantuan sosial, dan berjuang menyekolahkan anak-anaknya.


Namun, sebuah angka tiba-tiba mengubah cerita sederhana itu menjadi komedi sosial berskala nasional: Rp700 per kilogram terbaca Rp700 ribu per kilogram.


Seketika, Republik Internet mendadak berubah menjadi Republik Pengupas Bawang.


Para pekerja kantoran mungkin mulai memandang komputer dengan curiga. Para sarjana yang sedang mencari pekerjaan mulai menghitung ulang masa depan. Pedagang mulai menghitung omzet. Bahkan, jangan-jangan ada yang mulai berpikir untuk menuju Bogor membawa koper, pisau, sarung tangan, dan tekad baja.


“Untuk apa kuliah tinggi-tinggi kalau kupas bawang Rp700 ribu sekilo?”


Begitulah kira-kira suara satire rakyat di jagat maya.


Tetapi di balik kelucuan itu terdapat persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.


Sebab masalahnya bukan sekadar salah membaca angka. Masalah yang lebih besar adalah betapa mudahnya masyarakat menangkap angka fantastis ketika realitas ekonomi rakyat memang sedang membutuhkan harapan yang fantastis.


Kalau benar upah mengupas bawang mencapai Rp700 ribu per kilogram, pekerjaan tersebut bukan lagi sekadar pekerjaan buruh harian. Itu sudah layak dinobatkan sebagai profesi strategis nasional.


Pemerintah mungkin perlu segera meluncurkan Kartu Indonesia Pengupas Bawang. Perguruan tinggi membuka program studi baru: Teknologi Pengupasan Bawang. Bursa kerja nasional memasang spanduk:


DIBUTUHKAN: PENGUPAS BAWANG PROFESIONAL.


Syaratnya sederhana: bisa mengupas bawang, tahan menangis, kuat bekerja, dan yang paling penting—jangan salah membaca nominal.


Bahkan slogan pembangunan nasional bisa saja diplesetkan:

Indonesia Emas? Tidak. Indonesia Kupas Bawang!


Tetapi mari kita kembali ke bumi.


Susanah bukan simbol kemakmuran karena memperoleh Rp700 ribu per kilogram. Justru sebaliknya, kisahnya memperlihatkan bahwa seorang warga dari kelompok ekonomi rentan masih harus bekerja keras sebagai buruh harian sambil memperoleh dukungan program perlindungan sosial negara.


Di sinilah pemerintah semestinya berhati-hati dalam menampilkan kisah rakyat.


Jangan sampai seorang penerima PKH dan Program Sembako hanya diposisikan sebagai etalase keberhasilan pembangunan, sementara persoalan struktural yang membuat masyarakat tetap berada dalam kerentanan ekonomi tidak dibahas secara serius.


Bantuan sosial tentu penting. Negara memang wajib hadir melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan.


Namun, bantuan sosial bukanlah tujuan akhir pembangunan.


Bantuan semestinya menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi, bukan menjadi panggung untuk membuat kemiskinan tampak indah dalam seremoni kenegaraan.


Susanah layak dihormati.


Ia bekerja. Ia berjuang. Ia menyekolahkan anak. Ia adalah representasi ketangguhan rakyat kecil yang tidak menyerah terhadap keadaan.


Yang perlu dikritisi bukan Susanah.


Yang harus dikritisi adalah cara negara membaca dan memaknai kesejahteraan rakyat. Apakah rakyat disebut sejahtera karena menerima bantuan?  Ataukah rakyat baru benar-benar disebut sejahtera ketika mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak tanpa terus-menerus bergantung pada bantuan?


Pertanyaan itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan apakah angka tersebut Rp700 atau Rp700 ribu.


Sebab di balik angka itu terdapat persoalan besar tentang upah, pekerjaan, daya beli, kemiskinan, ketimpangan, produktivitas, dan masa depan kelas pekerja.


Dan di sinilah satire menjadi serius.


Bayangkan kalau besok jutaan orang benar-benar berbondong-bondong ke Bogor. Terminal penuh manusia membawa koper. Bukan koper berisi ijazah. Bukan pula koper berisi proposal usaha. Melainkan koper berisi pisau pengupas bawang, sarung tangan, dan harapan menjadi jutawan.


Spanduk lowongan kerja pun bermunculan:

DIBUTUHKAN PENGUPAS BAWANG


Syarat:

Bisa mengupas. Tidak takut menangis. Tahan bekerja. Dan jangan salah membaca nominal.


Namun, muncul pertanyaan sederhana yang justru paling penting:


Kalau semua orang menjadi pengupas bawang, siapa yang akan membeli bawangnya?


Nah!

Di situlah hukum ekonomi mulai ikut tertawa.


Sebab kesejahteraan tidak bisa dibangun hanya dengan angka viral, seremoni, tepuk tangan, dan kisah inspiratif yang dipoles menjadi tontonan nasional.


Kisah Susanah seharusnya menjadi momentum untuk bertanya lebih dalam:


Mengapa seorang pekerja keras masih berada dalam posisi ekonomi yang rentan? Berapa sesungguhnya pendapatan riil buruh harian? Apakah upahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Bagaimana aksesnya terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, dan kesempatan meningkatkan keterampilan?


Itulah pertanyaan pembangunan yang sesungguhnya. Bukan sekadar berapa harga mengupas bawang. Rakyat kecil tidak membutuhkan kisah hidup mereka dibuat spektakuler agar negara terlihat berhasil.


Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak, upah yang manusiawi, harga kebutuhan pokok yang terkendali, pendidikan yang terjangkau, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta mobilitas ekonomi yang nyata.


Jangan sampai rakyat miskin hanya dihadirkan ketika negara membutuhkan wajah untuk menunjukkan bahwa pembangunan telah menyentuh rakyat.


Rakyat bukan properti panggung kenegaraan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Karena itu, jangan hanya pandai membaca angka yang menguntungkan citra.


Sebab kalau Rp700 saja bisa berubah menjadi Rp700 ribu karena salah membaca, jangan sampai angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesejahteraan juga ikut “salah baca”.


Bawang boleh membuat mata menangis. Tetapi jangan sampai statistik pembangunan membuat rakyat tertawa getir.


Pada akhirnya, Susanah bukanlah masalah. Ia justru menjadi cermin. Cermin bagi negara untuk melihat bagaimana rakyat kecil bertahan hidup.


Cermin bagi pemerintah untuk mengukur apakah kebijakan sosial benar-benar mengangkat martabat rakyat.


Dan cermin bagi kita semua bahwa kemiskinan tidak boleh dijadikan dekorasi keberhasilan, sementara kesejahteraan hanya berhenti pada angka dan seremoni.


Selamat menyambut 17 Agustus. Dirgahayu Republik Indonesia.


Untuk Susanah: tetaplah menjadi pejuang kehidupan.


Dan untuk para pemburu Rp700 ribu per kilogram, mohon jangan dulu menjual laptop, resign dari kantor, atau menjual ijazah.


Bawangnya belum tentu sebanyak harapan kita.


Karena kalau semua orang sibuk mengupas bawang, jangan-jangan yang akhirnya menangis bukan hanya karena bawangnya. Tetapi karena salah membaca kenyataan.[]


*) Penulis:

Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.

Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN

(Asosiasi Wartawan Internasional)

×
Berita Terbaru Update