KUPANG // Jejakinvestigasi.id, Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp910 miliar untuk mempercepat penanganan darurat serta pemulihan infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan komitmen tersebut dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Sikka, Minggu (23/8/2026). Turut hadir Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.
Rincian anggaran:
- Rp810 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 155 kilometer jalan.
- Rp100 miliar untuk penanganan tanggap darurat
“Kalau ada tambahan lagi nanti kita bisa bicara. Kita juga ini kan daerah bencana,” ujar Dody.
Anggaran akan disalurkan berbasis hasil asesmen lapangan, dengan prioritas infrastruktur yang paling mendesak. Pemerintah pusat juga turut membantu pendataan dan verifikasi kerusakan sebelum memulai pembangunan permanen.
DAMPAK KERUSAKAN
Gempa merusak 3.942 rumah warga:
- 854 rumah rusak berat
- 824 rumah rusak sedang
- 2.264 rumah rusak ringan
Selain pemukiman, gempa juga merusak fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintahan, rumah ibadah, jaringan air bersih, serta jalan dan jembatan.
PERMINTAAN KHUSUS GUBERNUR NTT
Gubernur Melki Laka Lena mendesak perhatian khusus untuk jalur utara Flores, terutama ruas jalan penghubung Nagekeo–Ende–Sikka yang dinilai vital untuk mobilisasi bantuan.
“Akses tersebut sangat penting untuk mobilisasi bantuan dan pemulihan masyarakat. Saya mau pastikan lagi memang setelah gempa ini utara itu nampaknya masih butuh juga untuk kita intervensi segera,” tegas Melki.
Selain infrastruktur jalan, Gubernur juga meminta percepatan asesmen keamanan bangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan, serta mendorong penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak berat agar tidak berlama-lama di tenda pengungsian.
Pemerintah menargetkan seluruh penanganan berjalan cepat dan terukur, sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal.
Sumber: Kementerian PUPR / Diskominfo NTT
