Gambar : Ilustrasi ( Istimewa)
Jejakinvestigasi.id | Garut - Baliho adalah suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas tapi baru baru ini hal tersebut menjadi perbincangan publik.
Dikutip dari media Buser Indonesia, yang ditanyakan hari Selasa 19 April 2022 dengan judul "Penjualan Baliho/Bender Di Sekolah MIS Kab Garut Menuai Masalah".
Narasumber kepada media menuturkan bahwasanya di lembaga pendidikan tingkat MI di bawah kementerian agama Kabupaten Garut di wajibkan untuk membeli baliho atau Bender dengan harga 200 ribu rupiah tetapi kami para kepala sekolah membayar 250 ribu rupiah ujar nya.
Bisa bapak bayangkan coba berapa yang terkumpul dari hasil kelebihan uang tersebut jika di kalikan dengan jumlah lembaga di Kab Garut ini yang mencapai tiga ratus lebih sungguh banyak sekali.
LSM TUAR BERSATU melalui Humas Asep Kana berkomentar " Kita akan tindak lanjuti temuan ini dengan bikin laporan Ke Kejaksaan dan Kepolisian,kita akan Audensi dengan Bidang Madrasah di Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,jangan sampai hal ini ter ulang kembali. Apalagi baru baru ini ada beberapa kepala MI di jadikan tersangka atas kasus pengadaan naskah soal.
Kasi Madrasah ketika di konfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa hal ini sebenarnya hanya salah komunikasi,memang benar saya memerintahkan untuk pembelian bener/ baliho tersebut dengan nominal 250,000 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan itu atas petunjuk bapak haji ujarnya. Silahkan hubungi pak kepala pak untuk kejelasannya pungkas Kepala Seksi yang baru beberapa waktu menjabat tersebut.
Lanjutnya tetapi dari pemasok barang tersebut di tengah perjalanan kita malah menjadi bingung,sebab tiba tiba harganya turun menjadi 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah ).
- Baca Juga : Perangkat Desa Biyawak Dituding Bermasalah
Saya sudah komunikasi kan hal tersebut kepada Pak Haji bagaimana teknis nanti sisa uang dari yang sudah membayar tersebut,tetapi ini semua juga belum bayar semua pak lanjut kepala seksi tersebut. Kira kira baru setengahnya yang sudah pada bayar.
Sampai berita ini tayang pihak kantor wilayah kementerian provinsi Jawa Barat belum bisa di mintai keterangan di karenakan situasi dan kondisi.(Red)*
