Notification

×

Iklan

Iklan

STOP Latsarmil untuk Calon Manajer KDMP, Fokus pada Pembinaan Manajerial Koperasi

Sabtu, Juni 27, 2026 | Juni 27, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-06-27T14:48:17Z

 

Oleh: Aceng Syamsul Hadie (ASH)

Jejakinvestigasi.id | Jakarta - Kematian demi kematian yang terjadi dalam pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ketika sebuah program pendidikan yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul justru berujung pada hilangnya nyawa peserta, maka yang harus dipertanyakan bukan sekadar prosedur pelaksanaannya, melainkan juga relevansi konsep pendidikan itu sendiri.


Pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, yang meminta penghentian materi latihan dasar kemiliteran dalam pendidikan calon manajer KDMP patut mendapat perhatian serius. Usulan tersebut bukan sekadar reaksi emosional atas jatuhnya korban jiwa, tetapi merupakan refleksi rasional terhadap ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan dan metode yang digunakan.


Pertanyaannya sederhana: apakah seorang manajer koperasi membutuhkan kemampuan dasar kemiliteran untuk mengelola organisasi ekonomi rakyat?


Jawabannya tentu tidak.


Manajer koperasi adalah profesi yang membutuhkan kompetensi di bidang tata kelola organisasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, pengembangan usaha, pemasaran, digitalisasi, pengelolaan risiko, serta kemampuan membangun jejaring ekonomi masyarakat. Mereka bukan prajurit yang dipersiapkan untuk menghadapi medan perang atau operasi pertahanan negara.


Memang benar, nilai-nilai disiplin, loyalitas, integritas, dan semangat kebangsaan yang selama ini menjadi alasan dimasukkannya Latsarmil memiliki sisi positif. Namun, nilai-nilai tersebut sesungguhnya dapat ditanamkan melalui pendekatan pendidikan sipil yang lebih relevan, manusiawi, dan aman, tanpa harus mengadopsi pola pelatihan fisik ala militer yang berisiko tinggi.


Lima korban jiwa yang telah terjadi bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah anak bangsa yang seharusnya dipersiapkan menjadi penggerak ekonomi desa, bukan menjadi korban eksperimen kebijakan pendidikan yang tidak tepat sasaran. Jika evaluasi hanya berfokus pada pengetatan pemeriksaan kesehatan, peningkatan pengawasan medis, atau penyesuaian intensitas latihan, maka pemerintah sesungguhnya sedang memperbaiki prosedur, bukan menyelesaikan akar persoalan.


Akar persoalannya adalah kesalahan paradigma.


Paradigma bahwa kedisiplinan hanya dapat dibentuk melalui pendekatan semi-militer merupakan cara pandang yang sudah saatnya ditinggalkan. Banyak negara maju membangun kapasitas kepemimpinan dan manajemen melalui metode pembelajaran partisipatif, simulasi bisnis, studi kasus, mentoring profesional, hingga pelatihan kepemimpinan berbasis pengalaman lapangan tanpa melibatkan unsur kemiliteran.


Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan proyek strategis nasional yang digagas untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, pendidikan calon manajernya harus diarahkan pada penguatan kapasitas kewirausahaan, tata kelola, literasi digital, pengelolaan keuangan, pembangunan jejaring usaha, serta pemahaman sosial masyarakat desa.


Alih-alih menghabiskan waktu dan energi dalam latihan fisik militer, para calon manajer seharusnya dibekali kemampuan menyusun rencana bisnis, membaca laporan keuangan, mengelola konflik organisasi, membangun kemitraan investasi, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing koperasi.


Keberanian pemerintah untuk menghentikan Latsarmil bagi calon manajer KDMP bukan berarti melemahkan semangat nasionalisme. Justru sebaliknya, langkah tersebut menunjukkan keberanian untuk mengakui bahwa sebuah kebijakan perlu dikoreksi ketika terbukti tidak efektif dan berpotensi membahayakan.


Sudah saatnya pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kembali pada tujuan utamanya: mencetak manajer profesional yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat, bukan membentuk pseudo-prajurit yang kehilangan relevansi dengan tugas dan tanggung jawabnya.


Karena pada akhirnya, koperasi tidak membutuhkan komandan lapangan. Koperasi membutuhkan manajer yang kompeten, profesional, dan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.[]**


**) Penulis, 

Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.

Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)

×
Berita Terbaru Update