Tentang Mendesaknya Moratorium Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Kepada Yth.
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan hormat,
Sebagai warga negara yang mencintai bangsa dan negara ini, saya menyampaikan surat terbuka ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Indonesia, khususnya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Bapak Presiden.
Pada prinsipnya, tidak ada satu pun rakyat Indonesia yang menolak upaya negara untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa. Tujuan program ini sangat mulia dan patut diapresiasi. Namun demikian, sebuah kebijakan publik tidak cukup hanya dinilai dari niat baiknya, melainkan juga dari tata kelola, efektivitas, akuntabilitas, dan dampak yang ditimbulkannya.
Belakangan ini, publik dikejutkan oleh terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Pada saat yang sama, berbagai kasus dugaan keracunan makanan pada pelaksanaan MBG di sejumlah daerah telah memunculkan kekhawatiran serius mengenai kualitas pengawasan program tersebut.
Kemudian terungkapnya empat proyek pengadaan besar yang diduga kuat digelembungkan (markup), antara lain: Pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai kurang lebih Rp1 triliun, Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang menyalahi ketentuan. Pengadaan 31.000 unit komputer tablet yang tidak sesuai spesifikasi. Pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci dengan harga yang dimanipulasi. Ini menunjukkan rusaknya pengelolaan program tersebut. Ditambah munculnya data-data baru tentang ribuan SPPG fiktif. Ini semakin bertumpuknya permasalahan MBG.
Situasi ini bukan lagi sekadar persoalan teknis pelaksanaan. Ini telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap tata kelola program strategis negara.
Bapak Presiden yang saya hormati,
Dalam perspektif kebijakan publik, ketika sebuah program dengan anggaran sangat besar menghadapi persoalan integritas, efektivitas, dan keselamatan penerima manfaat, maka langkah paling bijaksana bukanlah mempertahankannya tanpa evaluasi menyeluruh, melainkan menghentikannya sementara waktu untuk diperbaiki secara fundamental.
Karena itu, saya mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium total Program Makan Bergizi Gratis selama enam bulan hingga satu tahun guna melakukan audit komprehensif terhadap seluruh aspek program.
Moratorium tersebut diperlukan untuk:
1. Mengaudit penggunaan anggaran secara menyeluruh.
2. Mengevaluasi efektivitas program terhadap tujuan yang ingin dicapai.
3. Menelusuri potensi kebocoran dan penyimpangan dalam rantai pengadaan.
4. Memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas.
5. Meninjau kembali skema distribusi dan keamanan pangan.
6. Menghitung secara objektif manfaat dan biaya program terhadap kondisi fiskal negara.
Moratorium bukanlah bentuk kegagalan pemerintah. Sebaliknya, moratorium adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap uang rakyat dan keselamatan anak-anak Indonesia.
Bapak Presiden,
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, pelemahan daya beli masyarakat, serta tekanan terhadap fiskal negara, penggunaan anggaran sebesar ratusan triliun rupiah harus benar-benar memberikan manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik berhak mengetahui apakah manfaat yang diperoleh benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Publik juga berhak mendapatkan jaminan bahwa setiap rupiah uang negara dikelola secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Lebih dari itu, bangsa ini membutuhkan keberanian politik untuk melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan, termasuk kebijakan yang menjadi program unggulan pemerintah sendiri.
Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin besar bukanlah pemimpin yang tidak pernah melakukan koreksi, melainkan pemimpin yang berani mengakui kekurangan dan memperbaikinya demi kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, kami berharap Bapak Presiden mengambil langkah tegas dan berani dengan melakukan moratorium total MBG, mengauditnya secara independen, serta membuka hasil evaluasinya kepada publik.
Kepercayaan rakyat jauh lebih berharga daripada mempertahankan sebuah program yang sedang dipertanyakan efektivitas dan integritasnya.
Keselamatan anak-anak Indonesia, keberlanjutan fiskal negara, dan kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama di atas segala pertimbangan lainnya.
Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa Indonesia menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang sesungguhnya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Hormat saya,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN
(Asosiasi Wartawan Internasional)
