Jejakinvestigasi.id | Subang - Puluhan anggota LSM TRI Nusa yang dihadiri ketua umum(ketum), ketua DPD jabar dan ketua LSM TRI TUNA Dpc kabupaten subang melakukan aksi unjuk rasa damai ke kantor kejaksaan negri subang.Selasa (14 Nov 2023)
Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka meminta pihak APH yaitu kejaksaan negri untuk secepatnya memproses laporan dari pihak LSM TRI NUSA saya sebagai sosial contrlol tidak akan tebang pilih dan akan serius mengawal laporan kami dikejaksaan negri subang maka dari itu saya berharap pihak kejari tidak main main dan tidak tebang pilih juga dalam menangani kasus yang kami laporkan hal ini tertuang dipasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum dan hukum adalah landasan utama dalam setiap kebijakan serta tindakan baik perorarangan maupun badan hukum ucap Raden Budi setiawan ketua DPD jabar saat diwawancara dikantor kejari seusai melaksanakan demo.
Sebelumnya kami dari LSM TRI NUSA sudah 5 kali melayangkan surat ke 11 dinas tersebut dari mulai permintaan kompirmasi sampai surat permintaan audien namun tidak ada jawaban sama sekali saya juga sudah melayangkan surat ke sekda subang dalam isi surat tersebut mempertanyakan perjanjian kontrak kerja sama atas pengelolaan objek wisata sari ater dengan pemda subang begitu juga kami pernah bersurat kepada bupati subang agar dapat mempasilitasi audien LSM TRI NUSA dengan ke 11 dinas yang kami laporkan namun sama sekali tidak ada respon alias tidak dijawab makanya kami mengambil sikap untuk melaporkan 11 dinas tersebut.
Masih menurut raden budi setiawan Hari ini kami diterima audien oleh pihak kejaksaan negri subang ,dalam laporan kami terkait temuan LHP BPK semua berkas sudah kami serahkan dan apabila dibutuhkan berkas tambahan kami siap untuk memberikan nya dilaporan LHP BPK tahun 2021 sampai 2022 ditemukan kerugian negara diantaranya dinas perhubungan kekurangan volume pada pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan, 2 dinas sosial terkait pendataan penerima bantuan sosial,penanganan dampak covid 19 belum sesuai ketentuan dan terdapat pergantian penerima tanpa melalui penetapan bupati 3 mempertanyakan kekurangan volume pada 8 paket didinas PUPR, 4 dinas kesehatan untuk dapat menjelaskan pengelolaan rekening pada RSUD yang belum dianggap tertib dan dinas lainya diantaranya dinas lingkungan hidup. Bapenda.dinas koprasi.dinas BKAD.**
Liputan:
Kepala Biro Subang
(Novian Maulana/ Obet)
