Oleh Aceng Syamsul Hadie (ASH)
Di tengah gejolak energi global, keputusan Amerika Serikat melonggarkan sebagian sanksi terhadap minyak Iran dan Rusia semestinya menjadi peluang strategis bagi negara-negara importir, termasuk Indonesia. Namun realitas yang muncul justru menunjukkan paradoks: peluang terbuka, tetapi akses tetap tertutup.
Indonesia, melalui Pertamina, belum dapat memanfaatkan peluang tersebut karena belum adanya “lampu hijau” dari Washington. Fakta ini bukan sekadar persoalan teknis perdagangan, melainkan cerminan nyata bagaimana kebijakan energi nasional terjerat dalam orbit geopolitik global.
Langkah Amerika Serikat melonggarkan sanksi tidak lahir dari semangat liberalisasi pasar, melainkan tekanan domestik akibat lonjakan harga minyak dunia. Konflik geopolitik di Timur Tengah telah memaksa Washington mengambil kebijakan pragmatis: menambah pasokan global demi menahan inflasi energi.
Namun, pelonggaran itu bersifat selektif, terbatas, dan tetap dikendalikan secara politik. Artinya, akses terhadap minyak Iran dan Rusia tidak ditentukan oleh mekanisme pasar bebas, melainkan oleh persetujuan politik Amerika Serikat.
Di sinilah letak persoalan mendasar bagi Indonesia.
Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memperoleh minyak dengan harga yang lebih kompetitif. Dalam konteks ini, Iran dan Rusia menawarkan alternatif yang rasional secara ekonomi.
Namun, pilihan rasional tersebut menjadi tidak sepenuhnya dapat diambil. Pernyataan pejabat tinggi Pertamina yang menegaskan belum adanya izin dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa keputusan bisnis nasional kini tidak sepenuhnya berada dalam kendali domestik.
Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari perjanjian dagang yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto dengan Amerika Serikat pada Februari lalu.
Salah satu poin krusial dalam perjanjian tersebut—khususnya Pasal 5—mengandung implikasi strategis yang luas. Indonesia diwajibkan untuk menyelaraskan kebijakan ekonominya dengan kebijakan keamanan ekonomi Amerika Serikat.
Konsekuensinya tidak sederhana.
Pertama, ketika Amerika Serikat memberlakukan pembatasan terhadap negara tertentu, Indonesia wajib mengadopsi langkah serupa. Kedua, Indonesia harus membatasi interaksi dengan entitas yang masuk dalam daftar sanksi Amerika. Ketiga, setiap langkah Indonesia yang dianggap merugikan kepentingan Amerika dapat berujung pada pembatalan perjanjian dan kembalinya tarif perdagangan.
Dalam praktiknya, ketentuan ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai veto implisit Amerika Serikat terhadap arah kebijakan perdagangan Indonesia.
Situasi ini menempatkan Indonesia dalam dilema struktural: antara kebutuhan ekonomi nasional dan tekanan geopolitik global.
Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga stabilitas harga energi demi melindungi daya beli masyarakat. Di sisi lain, ruang kebijakan menjadi terbatas karena adanya keterikatan pada kepentingan mitra strategis.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kedaulatan ekonomi berpotensi mengalami erosi secara perlahan. Keputusan strategis tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan nasional, melainkan oleh kalkulasi politik eksternal.
Dalam konteks ini, sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan langkah yang lebih berani dan rasional: meninjau ulang perjanjian dagang yang tidak lagi memberikan keseimbangan manfaat.
Langkah tersebut bukan bentuk konfrontasi, melainkan bagian dari penegasan kedaulatan ekonomi. Sejumlah negara telah menunjukkan bahwa evaluasi perjanjian adalah hal yang wajar ketika kepentingan nasional terancam.
Diversifikasi mitra dagang menjadi kunci. Dengan membuka hubungan yang lebih luas—termasuk dengan negara-negara produsen energi alternatif—Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan dan memperluas ruang negosiasi.
Selain itu, strategi ini juga akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam percaturan global, sekaligus memastikan akses terhadap sumber energi yang lebih kompetitif.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar apakah Indonesia bisa membeli minyak murah, tetapi apakah Indonesia memiliki kedaulatan untuk menentukan dari siapa ia membeli.
Jika keputusan ekonomi strategis masih harus menunggu restu pihak luar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya harga minyak, tetapi juga martabat kedaulatan ekonomi bangsa.[]**
**) Penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
