Jejakinvestigasi.id || JAKARTA - Ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan negara berkembang dalam percaturan global: mengira semua perjanjian dagang adalah jalan menuju kemajuan. Padahal, dalam banyak kasus, ia justru menjadi pintu masuk dominasi baru—lebih halus, tetapi jauh lebih dalam.
Perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat adalah contoh nyata bagaimana kepentingan strategis bisa terselubung di balik jargon “resiprokal”. Di balik bahasa diplomatik itu, tersimpan satu agenda besar: membuka arus bebas data lintas negara tanpa jaminan perlindungan yang setara.
"Jangan jual data rakyat, Indonesia harus berani ikuti Malaysia, ini bukan sekadar isu teknis, ini adalah soal kedaulatan", ungkap Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. berinisial ASH selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
ASH mengingatkan bahwa hari ini, data adalah kekuasaan. Negara yang kehilangan kontrol atas data warganya sama saja menyerahkan masa depannya kepada pihak lain. Dan yang lebih berbahaya, penyerahan itu dilakukan secara “sukarela” melalui perjanjian internasional.
Di sinilah Indonesia harus bercermin pada keberanian Malaysia. Ketika melihat ketimpangan dan potensi kerugian, Malaysia tidak ragu mengambil langkah tegas—membatalkan komitmen yang dianggap merugikan kepentingan nasionalnya. Pesannya jelas: tidak ada kompromi untuk kedaulatan.
ASH menyindir dengan membandingkan posisi Indonesia, yang justru didorong untuk mengakui kesetaraan sistem hukum perlindungan data dengan Amerika Serikat. Padahal fakta tidak bisa dibantah: Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif di tingkat federal. Ini bukan sekadar ketimpangan—ini adalah ketidakadilan yang dilegalkan.
Lebih ironis lagi, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Uni Eropa yang menerapkan standar perlindungan data paling ketat di dunia. Artinya, Indonesia sedang didorong untuk bermain dalam dua standar yang saling bertentangan: longgar di satu sisi, ketat di sisi lain.
"Siapa yang diuntungkan? Jelas bukan Indonesia", tegasnya.
Dalam konteks rivalitas global antara Tiongkok dan Amerika Serikat, perjanjian dagang bukan lagi sekadar soal tarif atau ekspor-impor. Ini adalah bagian dari perebutan kendali atas ekonomi digital dunia.
ASH pun mewanti-wanti, jika Indonesia tidak hati-hati, kita bukan hanya akan menjadi pasar, tetapi juga menjadi “ladang data” bagi kekuatan global. Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah berani mengatakan tidak?
"Jika Malaysia bisa membatalkan perjanjian yang merugikan, mengapa Indonesia tidak?", desaknya.
Apakah kedaulatan kita lebih murah? Apakah data rakyat bisa ditukar dengan janji investasi yang belum tentu nyata?
"Sejarah akan mencatat: bangsa yang gagal mempertahankan kedaulatannya bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak berani. Dan hari ini, keberanian itu sedang diuji", pungkasnya. []
Sumber ASH
Editor: Tim Redaksi
