 |
| Oleh Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh Dosen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh |
Jejakinvestigasi.id || Afghanistan di Bawah Taliban Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban telah membentuk apa yang mereka sebut sebagai "Emirat Islam Afghanistan." Situasi di negara ini ditandai oleh beberapa perkembangan kunci: Hak Asasi Manusia, Ekonomi dan Kemanusiaan, dan Hubungan Internasional.
Hak Asasi Manusia: Taliban telah menerapkan interpretasi ketat terhadap syariat Islam, yang sangat membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Perempuan dilarang bersekolah di tingkat menengah dan universitas, dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Terdapat pula laporan mengenai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan diskriminasi terhadap minoritas, termasuk kaum Hazara. Para ahli PBB bahkan menyatakan bahwa pembatasan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ekonomi dan Kemanusiaan: Perekonomian Afghanistan mengalami krisis parah akibat pemotongan bantuan internasional dan aset negara yang dibekukan. Hal ini menyebabkan melonjaknya tingkat kemiskinan dan kelaparan. Lebih dari setengah populasi, atau sekitar 23 juta orang, diperkirakan membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Hubungan Internasional: Meskipun berupaya mendapatkan pengakuan internasional, pemerintah Taliban belum diakui secara resmi oleh negara mana pun. Komunitas internasional menuntut agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia, terutama hak perempuan.
Suriah di Bawah Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)
Perkembangan di Suriah sangat dinamis, terutama setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir tahun 2024. Koalisi oposisi yang dipimpin oleh Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) kini mengendalikan sebagian besar wilayah dan telah membentuk pemerintahan transisi.
Pergeseran Kekuasaan: HTS, yang dulunya adalah kelompok pemberontak, telah mengubah dirinya menjadi otoritas lokal yang mengelola wilayah yang mereka kuasai. Mereka berhasil mengambil alih Damaskus, yang mengakhiri lebih dari lima puluh tahun kekuasaan keluarga Assad.
Tantangan Tata Kelola: Meskipun mengklaim sebagai pemerintahan yang inklusif, HTS menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan pengakuan dan mengelola negara yang hancur akibat perang saudara. Mereka berjanji untuk membentuk pemerintahan yang berbasis meritokrasi dan melindungi hak-hak minoritas, namun masih banyak pihak yang skeptis.
Krisis Kemanusiaan: Situasi kemanusiaan di Suriah masih sangat memprihatinkan. Jutaan orang mengungsi, baik di dalam maupun di luar negeri. Infrastruktur dasar seperti sekolah dan rumah sakit rusak parah. Masih banyak kelompok bersenjata yang beroperasi, sehingga potensi konflik terus ada.
Peran Internasional: Jatuhnya Assad mengubah dinamika geopolitik di wilayah tersebut, dengan pengaruh Iran dan Rusia yang berkurang. HTS sendiri masih dianggap sebagai organisasi teroris oleh PBB dan beberapa negara Barat, sehingga tantangan utama mereka adalah bagaimana mendapatkan dukungan internasional untuk rekonstruksi dan pemulihan.[]
