Media Jejakinvestigasi.id | Subang - Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM barakataktak ke dinas pertanian senin 13 mei 2024 omay komaruidn mempertanyakan terkait regulasi yang dipakai dinas pertanian dalam hal ini bantuan uppo upland yang seharusnya dibelanjakan sapi atau kerbau kenapa menjadi kambing diketahui bahwa bantuan uppo berseumber dari dari anggaran APBD sebesar 250 juta perkelompok tani sedangkan tidak ada dalam SK bupati dan hanya cukup dengan surat dari dinas pertanian saja, dan 500 juta dari APBN melalui kementan
Harusnya terkait bantuan dari anggaran APBD calon penerima calon lokasi( CPCL) harus ditentukan dan disahkan melalui SK Bupati bukan SK kepala dinas ucap omay komarudin.
Dalam audien sekjen LSM barakataktak menyayangkan kepada kepala dinas selaku PA pengguna anggaran dan johan sebagai manager upland sebagai penanggung jawab bantuan tersebut dalam menghadapi para pendemo sama sekali tidak membawa berkas padahal saya berharap kadis dan manager upland membawa berkas agar dalam menjawab pertanyaan para pendemo bukan sebuah pembenaran tetapi memang sesuai data dan disertai bukti tertulis.
Sedangkan menurut nenden kadis pertanian mejelaskan bahwa bantuan UPPO program upland tahun 2023 sekarang sedang dalam tahapan pemeriksaan pihak APH polres subang ya saya sudah dapat surat panggilan dipolres subang bahkan IRDA,(insepktorat daerah) juga BPKP pun sudah melakukan pemeriksaan ya kita tinggal tunggu saja hasil pemeriksaan dari APH .IRDA dan BPKP ucap nenden dihadapan para pendemo.
Sedangkan menurut johan manager upland membenarkan bahwa dalam realisasi dilapangan banyak ditemukan masalah.
Terkait pernyataan johan bahwa ditemukan banyak masalah terkait realisasi dilapangan omay mendesak kepada kepala dinas pertanian dan manager upland agar dapat melaporkan kelompok ternak ke APH dan LSM barakataktak siap mengawal pelaporan tersebut agar publik tau kalo dinas tidak bermain mata dengan kelompok ternak.**
Liputan:
Kepala Biro Subang
(Novian Maulana/Obet)
