-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Jokowi Terkepung: Tak Ada Lagi Kekuatan untuk Melawan!

Minggu, November 22, 2026 | November 22, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-22T13:36:10Z

 

 

Oleh: Saeful Yunus, SE., MM — Aktivis 98, Jakarta

 

SERANG  || Jejakinvestigasi.id, Minggu, 22 November 2026 - Peta kekuasaan politik Indonesia kini berbalik total. Mantan Presiden Joko Widodo dan putranya, mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini kehilangan ruang untuk bergerak secara efektif. Keduanya berada dalam posisi yang sangat bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Nasib politik mereka saat ini berada di bawah kerangka hukum dan kewenangan pemerintahan yang sah.

 

Jika langkah yang diambil dinilai melanggar ketatanegaraan, konsekuensinya dapat berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku. Ruang gerak kelompok yang selama ini dikenal dengan istilah Parcok dan Parjo kini semakin terbatas, baik dalam bentuk pernyataan maupun tindakan nyata.

 

Perombakan di Tubuh Polri Berjalan Terstruktur

 

Sejak Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, penataan struktur kepolisian berjalan secara sistematis:

  •  2 Oktober: Mutasi 88 perwira tinggi dan menengah.
  • ​10 Oktober: Mutasi 199 perwira.
  • ​12 Oktober: Mutasi 12 perwira.
  • ​2 November: Perombakan 264 perwira melalui ST/2467/XI/KEP./2026, termasuk pergantian enam Wakapolda.
  • ​9 November: Rotasi 25 perwira, termasuk dua pejabat dari Kantor Staf Presiden yang dipindahkan ke Lemdiklat Polri.
  • ​20 November: Pergantian enam Kapolda sekaligus melalui ST/2598/XI/KEP./2026.

 

Jaringan kekuatan lama di tubuh Polri kini telah ditata ulang agar kembali berjalan sesuai garis komando dan fungsi organisasi yang profesional. Perubahan ini menyusul penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

 

Dukungan yang Perlahan Meredup

 

Dulu relawan dan pendukung tampil sangat vokal. Kini mobilisasi massa semakin sulit ditemukan. Yang tersisa hanyalah perdebatan di ruang media sosial tanpa kekuatan nyata di lapangan. Banyak tokoh dan pendukung yang dulu vokal kini memilih untuk tidak lagi terlibat. Dukungan dari kalangan pejabat, pengusaha, dan politisi juga perlahan beralih mengikuti arah pemerintahan yang sah. Soliditas di lingkungan partai pendukung pun mulai terlihat renggang.

 

Tiga Isu Besar yang Menjadi Sorotan Publik

 

1. Dugaan Penyadapan Ilegal.


Pada 30 Oktober 2026, Kapolri Suyudi mengungkap adanya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini kini diselidiki dan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana makar, mengingat pihak yang disadap adalah Kepala Negara.

 

2. Pengunduran Diri Gibran sebagai Wakil Presiden.


Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini di tengah usulan penyampaian Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota DPR terkait proses pemakzulan.

 

3. Polemik Ijazah dan Putusan Hukum.


Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kesetaraan ijazah. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742.K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA yang dimiliki Gibran. Dua putusan ini berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik.

 


Penutup


Kekuasaan yang dibangun di atas keberpihakan sempit pada akhirnya akan diuji oleh waktu dan hukum. Situasi saat ini menjadi pelajaran berharga: setiap kebijakan harus berlandaskan hukum yang berlaku, dan setiap langkah politik tetap berada dalam koridor konstitusi yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

 

Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan pandangan penulis dan tidak mewakili sikap media. Pembaca dipersilakan menanggapi secara santun melalui ruang komentar yang tersedia.

×
Berita Terbaru Update