Media Jejakinvestigasi.id ||
Bandung - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa sebanyak 320.000 ijazah siswa SMA swasta di provinsi tersebut masih ditahan oleh pihak sekolah. Ia menegaskan akan menghentikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang tidak segera memberikan ijazah kepada lulusannya.
Menurut Dedi, penahanan ijazah ini dilakukan oleh sekolah swasta karena adanya tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Bahkan, beberapa ijazah telah ditahan hingga tujuh tahun lamanya, jika dirata-rata setiap siswa memiliki tunggakan SPP sebesar dua juta rupiah, maka total akumulasi tunggakan ini mencapai Rp640 miliar,” ujarnya kepada awak Media pada Minggu (2/2/2025).
Pemprov Jabar Beri Bantuan Rp600 Miliar Per Tahun
Dedi menyayangkan tindakan sekolah swasta yang menahan ijazah siswa. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah mengalokasikan bantuan hingga Rp600 miliar setiap tahunnya untuk sekolah swasta. Oleh karena itu, ia mempertanyakan pengelolaan dana tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi sekolah untuk menahan ijazah siswa yang memiliki tunggakan SPP.
“Saya heran, bantuan dari Pemprov Jabar untuk SMA swasta itu Rp600 miliar per tahun, tetapi masih ada ijazah yang ditahan. Jadi bantuan itu dipakai untuk apa?” kata Dedi.
Ancaman Penghentian Bantuan dan Audit Dana
Sebagai langkah tegas, Dedi mengancam akan menghentikan bantuan bagi sekolah swasta yang tetap menahan ijazah siswa. Ia menilai dana tersebut lebih baik dialihkan menjadi beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, Dedi juga berencana melakukan audit terhadap dana bantuan Pemprov Jabar agar penggunaannya lebih transparan dan tidak disalahgunakan. “Kami akan membuat perjanjian dengan sekolah swasta. Jika masih ada ijazah yang ditahan, bantuan Rp600 miliar per tahun akan dihentikan dan dialihkan menjadi beasiswa,” tegasnya.
Disdik Jabar Minta Sekolah Segera Serahkan Ijazah
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) telah menginstruksikan seluruh sekolah untuk menyerahkan ijazah kepada lulusannya di jenjang SMA, SMK, dan SLB paling lambat hingga 3 Februari 2025. Pelaksana harian (Plh) Kepala Disdik Jabar, Deden Saepul Hidayat, menyatakan bahwa surat edaran mengenai hal ini telah dikeluarkan pada 23 Januari 2025. Keputusan ini diambil demi menjamin pemenuhan hak peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran.
Dengan adanya langkah tegas dari Dedi Mulyadi, diharapkan sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat segera mengembalikan ijazah para siswa sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan tanpa hambatan administratif.**
(Redaksi)
