Media Jejakinvestigasi.id |
Majalengka - Mantan Bupati Majalengka Karna Sobahi (KS) disinyalir bisa bernasib sama dengan anaknya INA ( Irfan Nur Alam) menjadi tersangka karena terseret pusaran kasus korupsi pembangunan pasar Sindangkasih Cigasong Majalengka.
Sejumlah kalangan meprediksi KS berpotensi bisa menjadi tersangka setelah Kejaksaan tinggi ( Kejati ) Jawa barat menetapkan Pj. Bupati Kabupaten Bandung Barat Arsan Latif (AL) sebagai tersangka. Senin 10/06/24.
Hal itu diungkapkan oleh ketua Aliansi Pergerakan Majalengka (APERMA) Idrus saat mengomentari ditetapkanya AL sebagai tersangka oleh Kejati Jabar belum lama ini. Idrus menilai langkah Kejati Jabar itu adalah langkah yang tepat dan memberikan harapan positif terhadap penegakan hukum di Jawa barat khususnya di kabupaten Majalengka.
"Kami memprediksi setelah penetapan AL sebagai tersangka masih akan ada beberapa orang lainya yang juga akan menjadi tersangka dalam kasus pasar Cigasong itu, salah seorang yang diprediksi bisa menjadi tersangka adalah mantan bupati Majalengka KS.
KS yang merupakan ayah dari INA telah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur yang benar diantaranya Keputusan bupati (Kepbup) nomor 032/Kep.899-BKAD/2020 tentang penetapan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa Bangun Guna Serah (BGS) atas tanah di jalan raya Cigasong-Jatiwangi kelurahan Cigasong ,Majalengka" jelas Idrus kepada pihak media.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Idrus menduga ada praktik tranfers sejumlah uang sebelum dan sesudah penetapan Kepbup Nomor 032 tersebut dari H. Endang ( Alm) sebagai pemilik PT.Purna Graha Abadi ( PGA) kepada PT.Karya Enam Bersama (KEB).Pengiriman uang tersebut diduga ada kaitanya untuk memuluskan keluarnya Kepbup nomor 032.
Ditegaskan Idrus, pihak Kejati Jabar harus mendalami aliran dana yang masuk ke PT.KEB karena diduga banyak menerima aliran dana yang patut diduga merupakan hasil yang tidak jelas.
Berdasarkan penelusuran APERMA, PT.KEB berdiri tahun 2018 dengan direktur utama Andi Nurmawan ( AN), walau tergolong perusahaan baru PT. KEB berkembang sangat pesat dengan aliran dana diperkirakan mencapai puluhan miliar.
Sumber keuangan yang masuk ke rekening PT. KEB diduga berasal dari pengurusan perijinan dan pembebasan lahan industri serta hasil dari pembangunan proyek swasta. Selain itu PT .KEB juga pada tahun 2020 mendapat proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Majalengka.
Beberapa proyek yang digarap PT. KEB diantaranya penataan lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM) dengan nilai kontrak Rp.4,7 Miliar,Pembangunan alun-alun Majalengka Rp.7,9 Miliar,Pembangunan jalan Tegalsari-Anggrawati Rp.2,7 Miliar, Pembangunan Skywalk dari dana CSR sebesar sekitar Rp. 4 miliar.
Berkaitan dengan hal itu tambah Idrus, Aperma mendesak Kejati Jabar untuk meningkatkan intensitas pendalaman dan pengembangan penanganan kasus pasar Cigasong.Dan dugaaan adanya praktik Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) yang dilakukan PT. KEB dapat diusut dengan melibatkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Ditempat terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atau yang lebih akrab disingkat Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, SH, MH menerangkan kepada awak media.
Arsan Latif (AL) ditetapkan tersangka kasus korupsi pasar Cigasong karena diduga menyalahgunakan wewenang saat menjadi inspektur wilayah IV Itjen Kemendagri.
"AL diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang secara sistematis dalam kegiatan bangun guna serah pasar Sindangkasih Cigasong Majalengka.Tersangka mengarahkan agar PT.PGA memenuhi proses lelang dan akhirnya memenangkan lelang investasi bangun guna serah Pasar Cigasong, Majalengka.
AL juga menginisiasi penyusunan Peraturan bupati ( Perbup) Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah dengan memasukan ketentuan persyaratan diluar ketentuan Permendagri Np.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan PP nomor 27 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.
Selain itu AL diduga menerima sejumlah uang secara langsung atau melalui keluarganya yang diberikan beberapa kali. Uang tersebut untuk mengganti keperluan selama pengurusan dalam perbuatan Perbup.
AL dijerat pasal 5 ,pasal 12 huruf e ,pasal11 ,pasal 12 B Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" jelas Kasi Penkum Kejati Jabar dalam keterangan konferensi pers.
Redaksi
